Siaran Pers: People Summit on Alternative Development
(Jakarta, 3 September 2018)-Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil di Indonesia bersepakat untuk mengadakan “People Summit on Alternative Development” sebagai respon atas Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali, pada 8-10 Oktober 2018 mendatang. “People Summit on Alternative Development ini dimaksudkan antara lain untuk mengkonsolidasikan suara-suara dari masyarakat sipil nasional dan global yang selama tiga dekade kritis terhadap kebijakan dan program Bank Dunia/IMF”, ujar Hamong Santono dari INFID, yang juga menjadi ketua panitia penyelenggara. Untuk itu akan digali dalam 8 Lokakarya tematik, yang sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yaitu:
- Utang Sejarah Bank Dunia dan IMF
- Anti Korupsi, Transparansi dan Pendanaan Pembangunan
- Pelayanan Publik, Inklusi dan Keadilan Gender
- Keadilan Pajak dan Penanggulangan Ketimpang
- Legally binding treaty business and human rights bagi Lembaga Keuangan Internasional
- Hak Asasi Manusia, Infrastruktur Publik dan Industri Pariwisata
- Ekonomi Digital dan Pekerjaan yang Layak
- Perubahan Iklim, dan Sumber Daya Alam
“Indonesia telah menjadi anggota Bank Dunia/IMF sejak tahun 1967, namun sampai sekarang belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kedua lembaga ini bagi Indonesia, karena itulah menelusuri kembali utang-utang sejarah (historical debt) menjadi penting untuk identifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab Bank Dunia/IMF. Kita masih ingat di tahun 1998 IMF memberikan serangkaian nasehat untuk keseimbangan keuangan kita, namun walau Indonesia sudah melunasi utangnya atas ‘nasehat’ IMF, tapi dampaknya masih dirasakan sampai sekarang, seperti kasus BLBI”, ujar Arimbi Heropoetri dari debtWATCH Indonesia. “Sangat penting bagi masyarakat umum untuk aktif berperan menentukan pola pembangunan seperti apa yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak, sehingga memahami cara kerja dan dampak dari kegiatan WB/IMF. Karena itu selain kegiatan People Summit on Alternative Development ini dilakukan sebelum acara Pertemuan Tahunan WB/IMF, juga telah dilakukan serangkaian sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan ini”, tambah Herni Ramdlaningrum dari Prakarsa. Andi Muttaqien dari ELSAM menekankan bahwa, “Pertemuan tahunan WB dan IMF adalah peristiwa penting untuk menyuarakan suara-suara masyarakat yang terdampak kegiatan dari kegiatan yang didanai Bank Dunia/IMF, karena tidak saja akan dihadiri oleh para pejabat tinggi WB/IMF, tetapi juga para pengambil keputusan di bidang ekonomi dari lebih 190-an Negara anggota.” “Rangkaian agenda dan kegiatan yang dilakukan oleh koalisi ini, sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil mendesak tanggunggugat lembaga keuangan internasional seperti World Bank atas berbagai fakta pelanggaran HAM dan penghancuran lingkungan hidup yang ditimbulkan dari berbagai proyeknya”, ujar Edo Rahman dari WALHI, menutup siaran pers ini. (selesai) People Summit on Alternative Development debtWATCH Indonesia, PRAKARSA, WALHI, INFID, ELSAM, HuMa, ILRC, Migrant Care,KSBSI, KIARA, Public Service International, PWYP Indonesia, TuK Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia, YAPPIKA
Narahubung:
- Edo Rakhman (081356208763)
- Diana Gultom (08159202737)
- Hamong Santono (081511485137)
- Indah Budiarti (081380416310)
- Andi Muttaqien (08121996984)