Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), Devi Anggraini mengatakan terjadi kesenjangan pemahaman mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat pemerintah.
Menurut Devi, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat adat khususnya perempuan adat dalam mengambil segala kebijakan pada proses pembangunan. Pasalnya, hingga saat ini masih kerap terjadi konflik pembangunan di beberapa wilayah adat.
“Ada hal yang perlu diperhatikan oleh negara terkait dengan wilayah adat. Perlakuan terhadap masyarakat adat, dan memastikan penguatan serta fasilitasi jaringan kerja perempuan adat,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (16/12).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PEREMPUAN AMAN, partisipasi masyarakat khususnya perempuan adat dalam pembangunan di wilayahnya masih sangat rendah. Malahan, perempuan adat kerap kali ditinggalkan dan dianggap tidak ada.
“Dalam satu tahun terakhir ini kalau kita melihat konflik sumber daya alam, itu kan hampir seluruhnya perempuan-perempuan adat ada di depan,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut Devi, perempuan adat memiliki banyak keterbatasan yang menghambat mobilitasnya untuk keluar dari kampung. Lantaran, sebagian besar perempuan adat merupakan ibu rumah tangga yang memiliki keluarga.
“Jadi ini situasi-situasi dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat. Penting sekali suatu tindakan kolektif yang terorganisir dan secara sistematis digerakkan untuk bisa membuat keterbatasan-keterbatasan itu dapat dihadapi oleh perempuan-perempuan adat,” jelasnya.